JAKARTA – Pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 43 triliun, sehingga totalnya kini mencapai Rp 692,99 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tambahan anggaran ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.

“Tambahan Rp 43 triliun itu memang untuk daerah, sesuai dengan pemasukan dari daerah. Dalam jangka pendek, ini penting demi menjaga stabilitas sosial dan politik,” ujar Purbaya saat rapat di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Meski total dana untuk daerah lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, Purbaya menekankan manfaatnya tidak berkurang. Ia menyebut masih ada sekitar Rp 1.300 triliun belanja pusat yang digelontorkan ke daerah. “Dominasi pergerakan ekonomi daerah tetap kuat,” tambahnya.

Baca Lainnya :

• Bupati Bulungan Pastikan Perayaan Hari Jadi Tanpa Kesan Mewah0
• Sektor Perikanan Malinau Catat Lonjakan Produksi, 2024 Tembus 316 Ton0
• Pemkab Malinau Fokuskan RAPBD 2026 pada Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi0
• Terima Dana Segar Rp55 Triliun, BRI Fokus Perkuat Kredit UMKM0
• Perdana di Jakarta, Pameran Dagang Boyong 380 Tenant Mancanegara0

“Saya akan paksa dan monitor belanja daerah. Anggaran tidak boleh dibiarkan mengendap, harus dipakai untuk masyarakat,” tegasnya.

Selain TKD, alokasi belanja kementerian/lembaga juga meningkat Rp 12,3 triliun menjadi Rp 1.510,5 triliun. Sementara belanja non-kementerian/lembaga bertambah Rp 900 miliar menjadi Rp 1.639,2 triliun. Dengan penyesuaian ini, total usulan belanja negara pada APBN 2026 naik Rp 56,2 triliun menjadi Rp 2.842,7 triliun.

Purbaya menjelaskan langkah ini diambil untuk meredam keresahan daerah yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akibat keterbatasan fiskal. “Kemarin banyak daerah ribut karena anggaran dipotong terlalu dalam, akhirnya mereka menaikkan PBB cukup tinggi. Kita menjaga hal itu,” katanya dalam acara di Hotel Bidakara, Jakarta, 11 September 2025 lalu.

Sebagai catatan, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 sebelumnya direncanakan hanya Rp 650 triliun, turun 29,3 persen dari Rp 919,9 triliun pada APBN 2025. Namun setelah melalui pembahasan bersama DPR, pemerintah menyetujui penambahan Rp 43 triliun agar tekanan fiskal daerah tidak semakin berat.

“Nanti saya bersama Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI) akan memberi sedikit pelonggaran untuk transfer ke daerah,” ungkap Purbaya.