TARAKAN – DPRD Tarakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perumda Tirta Alam, organisasi masyarakat, dan tokoh publik guna membahas sejumlah persoalan layanan air bersih di kota ini. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menerima beberapa rekomendasi penting yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PDAM ke depan.

Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid, menuturkan bahwa rekomendasi yang muncul bersifat konstruktif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Salah satunya terkait keuntungan atau deviden PDAM yang disarankan untuk digunakan sebagai subsidi bagi pelanggan kurang mampu.

“Selain itu, semua Perumda diminta mempublikasikan laporan keuangan 15 hari setelah disahkan. Setiap keluhan pelanggan juga harus diakomodasi, ada penambahan pengawas dan direksi, serta keterlibatan pihak independen dalam pengambilan keputusan. Tidak kalah penting, pembangunan embung sebagai cadangan air baku juga menjadi salah satu rekomendasi,” jelas Herman, Selasa (23/9/2025).

Baca Lainnya :

• Bangunan Pasar Buah di Tanjung Selor Belum Ditempati, Pemkab Cari Solusi0
• Bahas Stabilitas Daerah, DPRD Kaltara Temui Kapolda di Mapolda0
• Pemprov Gandeng Perusahaan Tambang Wujudkan Penerangan di Pedalaman0
• Pemkab Tana Tidung Tekankan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah0
• Pemprov Kaltara Perkuat Langkah Atasi Lonjakan Stunting0

Di sisi lain, Direktur Utama Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang ditempuh manajemen selama ini telah sesuai regulasi. Menurutnya, perubahan tarif yang dilakukan bukan kenaikan harga air, melainkan penyesuaian biaya abonemen.

“Abonemen adalah biaya pemeliharaan jaringan sambungan rumah, termasuk kran dan water meter. Biaya ini digunakan untuk perawatan serta penggantian meteran yang rusak,” terang Iwan.

Berdasarkan perhitungan, biaya pemasangan pipa dan water meter per unit mencapai Rp2,5 juta. Namun, manajemen hanya memperhitungkan pengadaan bahan senilai Rp1,5 juta sehingga menghasilkan penyesuaian abonemen sebesar Rp26.000 per bulan.

Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa kenaikan abonemen telah dibatalkan. Ia juga menyambut baik rekomendasi masyarakat yang dinilai bisa memperbaiki layanan PDAM ke depan.

“Masukan dari DPRD dan masyarakat tentu kami jadikan acuan. Tujuan utama kami tetap sama, yaitu memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik dan menjadikan PDAM semakin mandiri,” pungkasnya.