MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau bersama DPRD Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Dalam rapat paripurna, tiga fraksi DPRD menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan, meski tetap memberikan sejumlah catatan terkait efektivitas penggunaan anggaran.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan strategi menghadapi kemungkinan adanya perubahan kebijakan fiskal nasional, termasuk rencana pemerintah pusat mengalihkan sebagian Transfer ke Daerah (TKD) menjadi belanja kementerian/lembaga.

Baca Lainnya :

• Terminal Tipe A Bakal Dibangun di Kaltara0
• Pertamina Tambah SPBU Satu Harga di Perbatasan Krayan Nunukan0
• Terima Dana Segar Rp55 Triliun, BRI Fokus Perkuat Kredit UMKM0
• Perdana di Jakarta, Pameran Dagang Boyong 380 Tenant Mancanegara0
• DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Tahun Ini0

“Pemkab Malinau akan fokus pada efektivitas belanja untuk sektor yang paling memberi dampak langsung kepada masyarakat, khususnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi,” ujarnya di sela rapat paripurna DPRD Malinau, Selasa (16/9/2025).

Menurut Jakaria, arah kebijakan anggaran tahun 2026 akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah. Meski nilai pasti APBD belum ditetapkan, Pemkab optimistis pembangunan tetap berjalan kondusif.

DPRD Malinau sendiri sudah menerima rancangan awal APBD dari tim Badan Anggaran pemerintah daerah. Semua fraksi menyatakan kesiapan untuk membahas lebih detail pada sidang berikutnya.

“Kami menghargai semua masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Perhatian khusus akan kami berikan pada kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara,” tambahnya.

Jakaria juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2026 akan diarahkan secara selektif. Pemerintah tidak ingin berfokus pada proyek yang bersifat seremonial, melainkan lebih memilih program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Prioritas utama tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata,” tegasnya.

(*)

Penulis : Budiman