TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, bersama jajaran anggota dewan, melakukan audiensi dengan Kapolda Kaltara, Irjen Djati Wiyoto Abadhy, di Mapolda Kaltara. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan publik sekaligus mengevaluasi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi perbatasan tersebut.

Dalam diskusi, Djufrie menyoroti penanganan kampung narkoba di kawasan Selumit Pantai. Ia mengapresiasi langkah tegas kepolisian, namun mengingatkan agar pemberantasan dilakukan secara konsisten agar jaringan baru tidak kembali muncul.
“Pemberantasan narkoba harus berkelanjutan. Dampaknya sangat meresahkan masyarakat jika tidak ditangani serius,” ungkapnya.

Selain narkoba, DPRD Kaltara juga menyampaikan keresahan publik terkait perilaku sebagian oknum Bintara baru. Djufrie menilai sikap ugal-ugalan di lapangan berpotensi merusak citra kepolisian. Ia meminta adanya pembinaan lebih mendalam agar aparat justru menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.

Baca Lainnya :

• Pemprov Gandeng Perusahaan Tambang Wujudkan Penerangan di Pedalaman0
• Pendapatan Daerah Naik, Program Sosial dan Infrastruktur Diperkuat0
• Pemkab Tana Tidung Tekankan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah0
• Pemprov Kaltara Perkuat Langkah Atasi Lonjakan Stunting0
• Bulungan Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,54 Persen, Tertinggi di Kaltara0

Isu lain yang diangkat adalah kasus perampokan tambak di Mamburungan Timur. Menurut Djufrie, forum RT/RW dapat dimaksimalkan sebagai jalur awal penyelesaian konflik sebelum eskalasi masalah meningkat hingga ke aparat.

Kapolda Kaltara, Irjen Djati Wiyoto Abadhy, merespons positif seluruh masukan tersebut. Ia menegaskan, kepolisian akan menindaklanjuti setiap laporan dengan pendekatan profesional dan humanis.

Menyangkut jalur masuk narkoba dari Malaysia melalui Nunukan, hingga pencurian rumput laut oleh nelayan pemukat, Kapolda berkomitmen memperkuat patroli laut serta meningkatkan koordinasi lintas instansi. “Kami akan perketat pengawasan perbatasan dan melakukan edukasi hukum bagi masyarakat pesisir, agar konflik bisa dicegah sejak dini,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kapolda juga menyinggung dukungan terhadap ketahanan pangan. Menurutnya, kepolisian akan memberi toleransi terbatas pada pembukaan lahan dengan metode pembakaran terkendali, namun tetap berpegang pada hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

“Polri akan terus hadir menjaga keamanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Stabilitas daerah adalah prioritas kita bersama,” pungkasnya.