- ASN Tarakan Diingatkan, Jabatan Bisa Hilang Jika Langgar Aturan
- DPRD Nunukan Desak PLBN Sebatik Segera Difungsikan, Warga Keluhkan Mobilitas Terhambat
- APINDO Kaltara Dukung Kompetisi Mahasiswa UBT dan Siapkan MoU Program UMKM Kampus Merdeka
- Pj Sekda Kaltara: Konsep Pajak Kampung Halaman Jepang Bisa Jadi Inspirasi untuk Tingkatkan PAD
- Job Fair 2025 di Nunukan Kaltara Hadirkan 16 Perusahaan, Sediakan 260 Lowongan Kerja
- DPMPTSP Kaltara dan Nunukan Dorong Kepatuhan Dunia Usaha
- Tarakan Kehilangan Program Pelatihan Kerja, Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab
- 144 Penyakit Tak Bisa Ditangani di IGD, RSUD Tarakan Soroti Kesiapan Puskesmas
- Layanan Air Bersih Jadi Sorotan, DPRD Tarakan Tekankan Perbaikan PDAM
- Bangunan Pasar Buah di Tanjung Selor Belum Ditempati, Pemkab Cari Solusi
Perketat Imigrasi, Trump Terapkan Biaya Selangit untuk Pemohon Visa H-1B
Perketat kebijakan Imigrasi berdampak pada usaha Teknologi

Keterangan Gambar : Donald Trump melakukan penandatanganan perketat kebijakan imigrasi Gedung Putih
WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memperketat kebijakan imigrasi. Kali ini, aturan baru menyasar program visa H-1B yang banyak digunakan perusahaan teknologi untuk merekrut pekerja terampil dari luar negeri.
Pada Jumat (19/9/2025), Gedung Putih mengumumkan rencana mewajibkan perusahaan membayar hingga US$100.000 per tahun untuk setiap pemegang visa H-1B. Langkah ini dinilai sebagai pukulan telak bagi industri teknologi Amerika Serikat, yang selama ini sangat bergantung pada tenaga kerja asing berkeahlian tinggi.
Sejak kembali menjabat pada Januari lalu, Trump telah menggulirkan berbagai kebijakan keras terkait imigrasi, termasuk mempersempit jalur imigrasi legal. Ancaman teranyar ini segera memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri teknologi, yang ironisnya menjadi salah satu penyokong besar kampanye Trump.
Baca Lainnya :
- Tarakan Terapkan QRIS untuk Tekan Kebocoran Retribusi Parkir0
- Kerja Sama Penjaminan Proyek, Tana Tidung Siap Percepat Pembangunan0
- Jelang Hari Jadi Kaltara, Satpol PP Tegaskan Kesiapan Amankan Karnaval dan Hiburan HUT Kaltara0
- TKD Naik Jadi Rp 692 Triliun, Menkeu Purbaya Tegaskan Belanja Daerah Tak Boleh Mandek0
- Fasilitas Belum Lengkap, Peresmian Sekolah Rakyat Tarakan Mundur0
Kebijakan kontroversial ini memunculkan perdebatan panas. Para kritikus dan sebagian pekerja teknologi menilai visa H-1B kerap dipakai perusahaan untuk menekan upah pekerja lokal.
Namun di sisi lain, sejumlah pendukung menegaskan program tersebut justru membawa manfaat besar. Elon Musk, CEO Tesla yang juga pernah memegang visa H-1B sebelum menjadi warga negara AS, menilai program itu mendatangkan talenta global yang sulit ditemukan di dalam negeri.
“Tanpa program ini, banyak inovasi penting di Amerika tidak akan lahir,” ujar Musk dalam sebuah kesempatan.
Jika kebijakan ini diterapkan, para analis memperkirakan perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, Meta, hingga Tesla akan menghadapi beban biaya yang sangat besar. Hal ini berpotensi menurunkan minat perusahaan dalam merekrut pekerja asing, sekaligus memperlambat aliran talenta internasional ke pusat inovasi teknologi dunia, Silicon Valley.