- ASN Tarakan Diingatkan, Jabatan Bisa Hilang Jika Langgar Aturan
- DPRD Nunukan Desak PLBN Sebatik Segera Difungsikan, Warga Keluhkan Mobilitas Terhambat
- APINDO Kaltara Dukung Kompetisi Mahasiswa UBT dan Siapkan MoU Program UMKM Kampus Merdeka
- Pj Sekda Kaltara: Konsep Pajak Kampung Halaman Jepang Bisa Jadi Inspirasi untuk Tingkatkan PAD
- Job Fair 2025 di Nunukan Kaltara Hadirkan 16 Perusahaan, Sediakan 260 Lowongan Kerja
- DPMPTSP Kaltara dan Nunukan Dorong Kepatuhan Dunia Usaha
- Tarakan Kehilangan Program Pelatihan Kerja, Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab
- 144 Penyakit Tak Bisa Ditangani di IGD, RSUD Tarakan Soroti Kesiapan Puskesmas
- Layanan Air Bersih Jadi Sorotan, DPRD Tarakan Tekankan Perbaikan PDAM
- Bangunan Pasar Buah di Tanjung Selor Belum Ditempati, Pemkab Cari Solusi
Fasilitas Belum Lengkap, Peresmian Sekolah Rakyat Tarakan Mundur
Keterbatasan sarana dan prasarana jadi penyebab, DSPM Tarakan sebut peninjauan dari Kementerian Sosial akan segera dilakukan

TARAKAN – Rencana peresmian Sekolah Rakyat di Kota Tarakan yang dijadwalkan pada 30 September 2025 dipastikan belum bisa terlaksana sesuai target. Sejumlah fasilitas yang belum lengkap membuat launching kemungkinan besar mundur hingga sekitar satu bulan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Tarakan, Arbain, mengungkapkan beberapa kendala masih ditemukan di lapangan. Mulai dari dapur yang belum memiliki kompor dan perlengkapan masak, instalasi listrik yang masih menyatu dengan Dinas Ketenagakerjaan, hingga kebutuhan kipas angin di beberapa ruangan serta sarana olahraga yang belum tersedia.
“Masih ada banyak yang perlu dilengkapi. Kalau dipaksakan dibuka sekarang, orang tua tentu ragu menitipkan anak mereka di sekolah dengan sistem boarding school tanpa fasilitas memadai,” ujar Arbain, Rabu (17/9/2025).
Baca Lainnya :
- Bupati Bulungan Pastikan Perayaan Hari Jadi Tanpa Kesan Mewah0
- Sekolah Unggul Garuda Siap Dibuka di Kaltara pada 20260
- Sektor Perikanan Malinau Catat Lonjakan Produksi, 2024 Tembus 316 Ton0
- Pemkab Malinau Fokuskan RAPBD 2026 pada Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi0
- Terminal Tipe A Bakal Dibangun di Kaltara0
Menurutnya, pihak Kementerian Sosial akan segera melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kendala di lapangan bisa segera diatasi. DSPM Tarakan bahkan menunda pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga kelengkapan selesai dipenuhi.
Arbain menjelaskan, masalah serupa juga dialami oleh sekolah rakyat tipe 1C di daerah lain karena pembiayaannya dilakukan secara cost sharing antara pemerintah daerah dan pusat. Untuk Tarakan, rehabilitasi gedung serta pengadaan meja kursi ditanggung APBD, sedangkan sekolah tipe 1A dan 1B seluruhnya dibiayai APBN.
“Kalau semua kelengkapan seperti mesin cuci, dapur, ruang guru, sampai seragam anak-anak sudah ada, baru bisa kita jalankan. Biro Umum Kemensos sudah janji menurunkan satgas untuk membackup kebutuhan ini,” pungkasnya.
Saat ini, total terdapat 65 kabupaten/kota di Indonesia yang membuka sekolah rakyat tipe 1C dengan pola pembiayaan serupa.