Tarakan – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, menerima kunjungan kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto di Swiss-Belhotel Tarakan, Jumat (3/10/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan bahwa kunjungan ini bukan hanya agenda kerja DPR RI, tetapi juga bentuk komitmen nyata dalam mendukung pembangunan di Kaltara.

“Selamat datang di Bumi Benuanta. Semoga kedatangan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara,” ucapnya.

Baca Lainnya :

• Inspektorat Kaltara Pastikan Anggaran Pengawasan Efisien dan Sesuai Regulasi0
• Tahun Depan, Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan Disulap Jadi Terminal Modern0
• Pemkab Bulungan Kebut Persiapan HUT di Kebun Raya Bundayati0
• Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, Pendidikan Tana Tidung Naik Level0
• Dorong Industri Hilir Sawit, Gubernur Zainal Fokus Wujudkan Pabrik Minyak Goreng0

Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI

Provinsi Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia di wilayah Sebatik, Krayan, Lumbis Ogong, dan Long Midang. Kondisi geografis tersebut menghadirkan tantangan sekaligus tanggung jawab strategis yang memerlukan dukungan kebijakan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

Gubernur Zainal menyoroti bahwa hingga kini masih ada dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang belum terbangun, yakni di Krayan dan Sei Menggaris, sementara tiga PLBN lain sudah diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Kami berharap dua PLBN ini bisa segera dibangun, mengingat peran pentingnya dalam memperkuat perbatasan negara,” tegas Zainal.

DPR Dorong Percepatan Pembangunan PLBN

Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A., menilai Kaltara memiliki nilai strategis tinggi, baik dari aspek geopolitik, pertahanan, sosial, hingga budaya.

“Kaltara adalah provinsi paling kaya secara letak strategis. PLBN seharusnya dibangun lebih banyak, bahkan bisa mencapai lima titik, termasuk Sei Menggaris,” ujar Deddy.

Ia menambahkan, pembangunan PLBN bukan hanya sebagai pintu perlintasan, tetapi juga simbol kedaulatan negara sekaligus etalase Indonesia di mata dunia.

Wamendagri: Percepatan Akan Dievaluasi

Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi percepatan pembangunan PLBN, termasuk mekanisme transfer dana pusat ke daerah.

“Kemendagri bersama Kementerian Keuangan sedang memetakan kebutuhan daerah yang bisa disinergikan dengan pusat. Ini masih terus dibicarakan agar percepatan bisa terwujud,” jelasnya.

Bima Arya menegaskan, masukan dari Gubernur Kaltara dan Komisi II DPR RI akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenkeu, agar regulasi dan dukungan anggaran segera terealisasi.

Kesimpulan

Pertemuan ini menegaskan keseriusan pemerintah pusat dan DPR RI dalam mempercepat pembangunan PLBN di Kaltara. Dengan posisi sebagai beranda depan NKRI, percepatan pembangunan perbatasan diyakini akan memperkuat kedaulatan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kaltara.