TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga sekitar Pasar Induk Tanjung Selor, Rabu (20/8). Pertemuan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan atas aktivitas pedagang yang dinilai menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan lingkungan.

DPRD Siap Tindaklanjuti Aspirasi

Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Tasa Gung, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap laporan tersebut. Ia menekankan perlunya solusi komprehensif agar kepentingan warga dan pedagang tetap seimbang.
“Kami akan mengawal permasalahan ini sampai selesai. Tidak bisa dibiarkan, tetapi juga tidak bisa langsung menghentikan usaha warga. Jalan tengah harus ditemukan,” tegas Tasa.

Relokasi Jadi Salah Satu Opsi

Dalam pembahasan, relokasi pedagang ke kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) menjadi salah satu opsi yang kembali digulirkan. Namun, sebagian pedagang masih keberatan karena lokasi dianggap jauh, berpotensi menurunkan jumlah pembeli, serta menambah biaya operasional.
“Ini memang tantangan, sehingga butuh strategi agar relokasi tidak merugikan pedagang,” tambahnya.

Baca Lainnya :

• DPD RI Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Masalah Jaringan Internet di Perbatasan Kaltara0
• Jadi Prioritas, Jalan Puspem–Bebatu Tana Tidung Dianggarkan Rp 30 Miliar pada 20260
• Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK, Status Hukum Tunggu 24 Jam0
• Wabup Malinau Jakaria Beber Strategi Intervensi Stunting 2025, Kecamatan Jadi Garda Terdepan0
• Pemprov Kaltara Fokus Benahi Jalan dan Jembatan di Perbatasan0

Edukasi dan Penataan Kawasan

Tasa menegaskan bahwa meskipun secara aturan aktivitas peternakan dan pemotongan hewan di kawasan permukiman tidak diperbolehkan, DPRD tetap memilih langkah persuasif. Edukasi kepada pedagang dan pengusaha dianggap penting agar mereka memahami pentingnya menjaga lingkungan.
“Kita ingin masyarakat tetap punya mata pencaharian, tapi dengan tata kelola yang lebih baik,” jelasnya.

Dorong Anggaran untuk Penataan

Masukan warga akan dijadikan dasar pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. DPRD juga berkomitmen mendorong Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menyiapkan alokasi anggaran khusus bagi penataan ulang kawasan pasar.
“Ini sudah mendesak. Kalau belum masuk di RAPBD, kami akan dorong agar diakomodasi pada perubahan anggaran atau tahun berikutnya,” tutupnya.