TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan kembali komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas, khususnya di kawasan perbatasan. Langkah ini dipandang strategis untuk mendukung pemerataan pembangunan serta membuka akses ekonomi baru di daerah pedalaman dan perdesaan.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terus Digenjot

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi, menjelaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas, meskipun ruang fiskal daerah cukup terbatas.
“Pada tahun 2025 ini, kita sudah menyiapkan anggaran agar pembangunan tetap merata, mulai dari perkotaan hingga wilayah perbatasan,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Fokus Perbaikan Jalan di Krayan

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Jalan provinsi sepanjang kurang lebih 80 kilometer terus mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Untuk segmen Long Bawan–Long Layu kita alokasikan Rp5 miliar, sedangkan segmen Long Layu–Binuang kita tambahkan Rp1,5 miliar,” jelas Helmi.
Ia menambahkan, progres pengerjaan jalan tersebut telah berjalan dan diperkirakan mencapai 30 persen. Tidak hanya itu, usulan tambahan anggaran juga akan kembali diajukan dalam APBD Perubahan Kaltara 2025.

Baca Lainnya :

• Pemkot Tarakan Pastikan APBD-P 2025 Sesuai Arah Pembangunan Nasional0
• Impor Ikan dari Tawau Jadi Pertimbangan Darurat Atasi Kelangkaan di Nunukan0
• Bukan Hanya Bandeng, Ikan Kurau Tarakan Jadi Primadona Ekspor0
• Rapat Paripurna KUA-PPAS Sepakati Anggaran Rp2,5 Triliun0
• APBD Murni Kaltara Kucurkan Rp 5 Miliar untuk Lingkar Tarakan0

Akses ke Kawasan Industri Hijau Jadi Prioritas

Selain di Krayan, Pemprov Kaltara juga memberi perhatian pada pembangunan akses jalan menuju kawasan strategis. Salah satunya adalah ruas jalan Sajau–Binai yang menjadi pintu masuk ke Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan.
“Pembangunan jalan di Malinau dan akses menuju KIHI juga sudah kita masukkan ke dalam agenda tahun ini. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan investasi sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat,” tegas Helmi.

Komitmen Pemerataan Pembangunan

Pemprov Kaltara menilai pembangunan infrastruktur di perbatasan bukan sekadar membuka akses, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan wilayah. Helmi menegaskan, meskipun anggaran terbatas, pemerataan pembangunan tetap menjadi prinsip utama.
“Kami ingin masyarakat di pedalaman dan perbatasan juga merasakan manfaat pembangunan. Tidak hanya di perkotaan, tapi hingga ke daerah yang sulit dijangkau,” pungkasnya.