TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna memperkuat kapasitas pengawas koperasi tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman pengawas terhadap regulasi, manajemen keuangan, serta tata kelola koperasi yang baik.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hasriyani, menyebut pengawasan merupakan pilar utama keberlanjutan program Koperasi Merah Putih.

“Koperasi tidak cukup hanya berdiri secara administratif. Ia harus memberi manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat. Karena itu, pengawas punya peran strategis memastikan koperasi sehat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Baca Lainnya :

• Judul Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Direvisi Kemendagri0
• Pasokan Ikan di Nunukan Terganggu, Harga Melonjak0
• UMKM Perbatasan Didorong Naik Kelas Lewat PKU Akbar dan Pekan QRIS 20250
• Pemkot Tarakan Pasang Target PAD Rp256 Miliar di 20250
• 100 Sertifikat Redistribusi Tanah Jadi Target BPN Malinau Tahun Ini, Fokus di Dua Desa0

Cegah Permasalahan Sejak Dini

Menurutnya, peningkatan kapasitas pengawas juga penting untuk mencegah munculnya persoalan yang berpotensi menghambat perkembangan koperasi.

“Pengawas harus benar-benar memahami aturan, tata kelola, dan mekanisme pengelolaan keuangan. Tanpa pengawasan efektif, koperasi bisa rentan bermasalah dan keberadaannya tidak berumur panjang,” tambah Hasriyani.

Dorong Jejaring Usaha Lebih Kuat

Dalam forum FGD, juga dibahas strategi memperkuat jejaring usaha koperasi agar lebih berdaya saing, baik di tingkat lokal maupun regional. Pemerintah berharap forum ini menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa diterapkan untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi contoh bagaimana koperasi mampu tumbuh sehat, mandiri, dan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tegas Hasriyani.