TANA TIDUNG – Kelangkaan dan ketidakpastian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, bukan hanya dirasakan masyarakat umum. Para nelayan di wilayah pesisir pun ikut terdampak karena sulit memperoleh BBM subsidi sesuai hak mereka.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) Tana Tidung, Herni, mengungkapkan bahwa nelayan di Kecamatan Sepala Dalung dan Sesayap Hilir menghadapi kesulitan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Jumlah nelayan terdata sekitar 46 orang. Kebutuhan mereka mencapai 11 ton setiap 14 hari, dengan penggunaan harian rata-rata 5–15 liter per orang. Namun, hak mereka di SPBN sering tidak terpenuhi,” jelas Herni, Senin (8/9/2025).

Baca Lainnya :

• Dana Transfer Daerah Dipangkas, Layanan Dasar Jadi Fokus Utama Bulungan0
• Sri Mulyani Digantikan, IHSG Langsung Merah 1,28 Persen0
• Merger Multifinance Kian Marak, Efisiensi Jadi Jawaban Lesunya Daya Beli0
• Bulungan Perketat Investasi Sektor Perumahan Demi Kepatuhan LKPM0
• Investasi Terbuka, Bulungan Siap Bangun Kerja Sama dengan Investor0

Karena keterbatasan tersebut, nelayan terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga lebih tinggi, sekitar Rp13 ribu per liter. Padahal harga resmi di SPBN hanya Rp10 ribu. “Selisih Rp3 ribu per liter jelas sangat membebani nelayan, apalagi jika akumulasinya bisa mencapai ribuan liter per bulan,” tambahnya.

Sebagai upaya solusi, DPPP kini memanfaatkan aplikasi XSTAR dari BPH Migas. Melalui sistem ini, nelayan didaftarkan untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM subsidi yang berlaku tiga bulan sekali. Setelah masa berlaku habis, rekomendasi baru akan diterbitkan.

“Nanti nelayan bisa mengetahui SPBU terdekat melalui aplikasi, sekaligus data pembelian tercatat otomatis. Catatan ini menjadi dasar BPH Migas dalam menetapkan kuota BBM per desa,” terang Herni.

Ia menegaskan, perhitungan kebutuhan nelayan telah disesuaikan dengan pola melaut. “Umumnya nelayan hanya turun melaut 14 hari dalam sebulan. Maka kebutuhan maksimal 5–15 liter per hari sudah kami kalkulasikan sesuai kondisi lapangan,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap nelayan Tana Tidung dapat lebih mudah mengakses BBM bersubsidi, sehingga biaya operasional berkurang dan kesejahteraan mereka bisa meningkat.

(*)

Penulis : Budiman