TANJUNG SELOR – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Utara kembali memunculkan babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara resmi menetapkan satu tersangka tambahan berinisial NP pada Selasa (19/8/2025).

Peran Tersangka dalam Pengaturan Tender

Plt Kepala Kejati Kaltara, I Made Sudarmawan, menyebut bahwa penetapan ini dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang dianggap kuat dan cukup.
“Tersangka NP terlibat dalam pengaturan proses pemilihan pelaksana kegiatan bersama tersangka lain yang lebih dahulu ditetapkan,” jelas Sudarmawan.

Ia mengungkapkan, tersangka berperan aktif dalam pengaturan pemenangan penyedia barang di lingkungan Pemprov Kaltara. Dari keterlibatan tersebut, NP diduga menerima fee senilai Rp1,5 miliar dari pihak pelaksana proyek.

Baca Lainnya :

• Bankaltimtara Digeledah Polisi, Gubernur Percayakan Semua Proses ke Penyidik0
• Status Internasional Bandara Juwata Dipulihkan, Ombudsman Kaltara Ingatkan Perketat Pengawasan0
• Sat Lantas Polresta Bulungan Laksanakan Strong Poin di Depan SDN 002 Tanjung Selor0
• Polsek Bunyu Hadiri Silaturahmi Serikat Pekerja Migas, Pastikan Situasi Tetap Aman0
• Aktor Utama Kasus BPSDM Kaltara Terungkap, Negara Rugi Rp1,5 Miliar0

Kasus Masih Terus Dikembangkan

Kejati Kaltara memastikan penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Aparat penegak hukum masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain serta menelusuri aliran dana yang mengakibatkan kerugian negara.
“Proses ini masih akan berlanjut. Kami berkomitmen menuntaskan perkara agar jelas siapa saja yang harus bertanggung jawab,” tegas Sudarmawan.

Kasus ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan terhadap proyek pembangunan gedung BPSDM Kaltara yang dikerjakan dalam tiga tahun anggaran, yakni 2021, 2022, dan 2023.