BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel. Di tahun 2025, Pemkab resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna mengawal pelaksanaan 10 proyek strategis daerah.

Langkah ini digagas langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, sebagai bentuk penguatan integritas dalam pelaksanaan proyek-proyek bernilai besar yang menyasar sektor penting seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan.

"Keterlibatan KPK dalam proses pendampingan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Syarwani, Jumat (1/8/2025).

Baca Lainnya :

• Pemprov Kaltara Siapkan 250 Hektare Lahan Sawah Baru di Tarakan0
• Pemprov Kaltara Fokuskan Transmigrasi 2025 untuk Warga Lokal0
• Enam Sekawan Berbagi Sembako, Tebar Kebaikan di Pinggir Jalan0
• Turnamen Mini Soccer Baraka Cup 2025 Usai, Momentum Sportif untuk Generasi Muda0
• Lulusan UBT Diharapkan Jadi Motor Pembangunan Kaltara0

Dalam waktu dekat, Pemkab juga akan mengadakan diskusi virtual bersama KPK untuk menyelaraskan persepsi dan mempercepat pelaksanaan proyek yang telah dianggarkan melalui APBD 2025 sebesar Rp 65,4 miliar.

Bupati menekankan bahwa proyek strategis ini tidak hanya menyentuh aspek pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ia menyebut keterlibatan KPK akan menambah kepercayaan publik terhadap program pemerintah daerah.

"Ini bukan sekadar proyek, tapi bagian dari visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan. Kita ingin pastikan kualitas dan manfaatnya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.

Kolaborasi ini juga akan melibatkan dukungan dari pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha terkait, agar pelaksanaan proyek berjalan dengan pendekatan lintas sektor yang terpadu.