TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memastikan bahwa program transmigrasi yang akan dijalankan pada tahun 2025 hanya akan diperuntukkan bagi masyarakat lokal Kaltara.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Disnakertrans Kaltara, Asnawi, yang menyatakan bahwa program tersebut merupakan kelanjutan dari agenda tahun 2019 yang sempat tertunda dan kini difokuskan untuk mendukung warga lokal yang belum memiliki lahan maupun tempat tinggal tetap.

“Program transmigrasi tahun depan tidak akan menerima peserta dari luar Kaltara, termasuk dari Pulau Jawa. Fokus kita adalah memberdayakan warga lokal,” tegas Asnawi, Jumat (1/8/2025).

Baca Lainnya :

• Enam Sekawan Berbagi Sembako, Tebar Kebaikan di Pinggir Jalan0
• Turnamen Mini Soccer Baraka Cup 2025 Usai, Momentum Sportif untuk Generasi Muda0
• Lulusan UBT Diharapkan Jadi Motor Pembangunan Kaltara0
• Pemprov Kaltara Dorong Efisiensi Administrasi Lewat Aplikasi Srikandi0
• Pemprov Kaltara Beri Keringanan Pajak Kendaraan, Berlaku hingga 30 September 20250

Diperuntukkan untuk Warga Tak Punya Rumah dan Lahan

Adapun lokasi pembukaan transmigrasi tahun 2025 ditetapkan di UPT Sepunggur, yang berada di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Lokasi ini dirancang untuk menampung sebanyak 55 Kepala Keluarga (KK).

Asnawi menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis penentuan penerima transmigrasi akan dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan. “Kami serahkan ke Pemkab Bulungan untuk menyeleksi warga yang memenuhi kriteria. Yang pasti, program ini ditujukan kepada mereka yang belum memiliki rumah dan lahan,” katanya.

Hak Warga Lokal Setara Transmigran Nasional

Meskipun hanya ditujukan untuk warga lokal, para transmigran akan mendapatkan hak yang sama seperti peserta transmigrasi dari luar daerah di masa lalu. Pemerintah akan memberikan biaya hidup selama satu tahun, fasilitas tempat tinggal, serta lahan usaha sebagai bagian dari program pemberdayaan.

Asnawi menekankan bahwa program transmigrasi adalah bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial. “Transmigrasi ini sudah ada sejak tahun 1972 dan tetap menjadi salah satu alternatif solusi pemerataan hingga saat ini,” pungkasnya.