TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, mengajak seluruh camat, kepala desa, dan lurah di wilayahnya untuk proaktif menggali potensi pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebanyak 74 kepala desa, 7 lurah, dan 10 camat dinilai menjadi ujung tombak pemerintah daerah karena memahami secara langsung kondisi dan dinamika di lapangan.

“Mereka yang paling tahu potensi di wilayahnya, sekaligus yang paling memahami situasi di lapangan,” ujar Syarwani, Senin (11/8/2025).

Baca Lainnya :

• Hanya 27,98 Persen, Partisipasi Kuliah di Kaltara Tertinggal dari Rata-Rata Global0
• Polresta Bulungan & Polsek Jajaran Hidupkan Semangat Kemerdekaan Lewat Pembagian Bendera Merah Putih0
• Bupati Malinau Pacu Penetapan RDTR Long Nawang Demi Majukan Perbatasan0
• Pemprov Kaltara Fokus Kejar Pajak Bahan Bakar Bermotor, Kontributor Terbesar PAD0
• Bupati Bulungan Dorong AMDK Danumta Tembus Pasar Ritel Modern0

Soroti Potensi Pajak dari Berbagai Sektor

Syarwani menegaskan, potensi pajak daerah tidak hanya berasal dari sektor besar, tetapi juga kegiatan yang kerap luput dari perhatian. Ia mencontohkan, mulai dari penimbunan tanah, pengambilan pasir, sirtu, batu gunung, batu kali, hingga material galian C lainnya.

Selain itu, potensi pajak restoran, hotel, dan rumah makan di tingkat desa maupun kelurahan juga perlu menjadi perhatian. Setiap pembangunan baru atau pengembangan usaha yang berpotensi menghasilkan pajak, diinstruksikan untuk segera dilaporkan.

Sinergi dengan Aparat Keamanan

Untuk memaksimalkan pengawasan, Syarwani meminta agar pemerintah desa dan kelurahan melibatkan Babinkamtibmas dan Babinsa di wilayah masing-masing. Mereka diharapkan dapat membantu memantau, serta memberikan informasi terkait objek pajak dan retribusi yang ada.

“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan aparat keamanan akan memperkuat kemampuan kita dalam mengoptimalkan PAD,” tegasnya.

PAD Besar, Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Syarwani, peningkatan PAD akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan pendapatan yang besar, daerah tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan pusat.

“Kalau PAD kita besar, keuangan daerah kuat, dan kita bisa membangun lebih cepat untuk masyarakat,” pungkasnya.