TARAKAN, 24 Juli 2025 – Pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga di Pulau Sadau, wilayah yang berada dalam naungan Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan. Bantuan ini merupakan bagian dari program nasional yang diberikan rutin setiap bulan sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga (KK).

Mulai Selasa, 22 Juli 2025, proses distribusi bantuan sudah berjalan. Khusus untuk warga Pulau Sadau yang terkendala lokasi dan transportasi, diberikan kelonggaran untuk mengambil bantuan secara diwakilkan, dengan catatan tetap terdata oleh pihak kelurahan.

“Secara aturan memang tidak boleh diwakilkan, tetapi kami memberikan kebijakan khusus untuk Pulau Sadau karena kondisi geografis. Namun tetap harus membawa KTP dan Kartu Keluarga asli, baik yang mengambil langsung maupun melalui perwakilan,” jelas Lurah Karang Harapan, Wilson, saat dikonfirmasi Rabu (23/7).

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltara Fasilitasi Pembahasan Mitra Kerja FKUI dengan PT Intracawood Manufacturing0
• Operasi Gabungan Beras Oplosan: Temuan Beras Tanpa Izin Edar, Impor Ilegal, dan Pengemasan Ulang0
• Pemerintah Tanggapi Masukan DPRD atas Ranperda RPJMD Bulungan 2025–20300
• Tana Tidung Siap Resmikan Koperasi Merah Putih di Lima Kecamatan, Dorong Ekonomi Desa0
• Operasi Patuh Kayan 2025: Satlantas Polresta Bulungan Tertibkan Kendaraan di Sejumlah Titik0

Pulau Sadau tercatat memiliki sekitar 20 KK, yang semuanya masuk dalam satu Rukun Tetangga (RT). Pendistribusian beras dilakukan oleh Bulog Drive Tarakan sejak Senin (21/7), dan hingga hari ini, sekitar 70 persen bantuan telah tersalurkan ke warga Karang Harapan, termasuk Pulau Sadau.

Uniknya, kali ini penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli, sehingga setiap KK menerima 20 kilogram beras dalam satu kali pengambilan.

Namun demikian, Wilson mengakui adanya pengurangan jumlah penerima bantuan dibanding tahun lalu. Dari sebelumnya 446 penerima di 2024, kini tersisa 324 KK saja yang mendapat bantuan di tahun 2025. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Beberapa warga mengaku tahun lalu dapat, sekarang tidak. Tapi kami hanya menyalurkan sesuai data resmi dari pemerintah pusat, bukan dari kelurahan. Kami tidak bisa mengganti nama penerima, kecuali jika yang bersangkutan meninggal atau tidak mengambil. Itupun data pengganti sudah disiapkan dari awal,” tegasnya.

Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil seperti Pulau Sadau, dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.