MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau kembali mengupayakan usulan konversi kawasan hutan produksi menjadi wilayah permukiman. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan beririsan dengan hutan produksi maupun kawasan budidaya kehutanan.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa, menyampaikan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia bahkan sempat mendengar langsung aspirasi tersebut saat menghadiri forum bersama Komisi II DPR RI di Malinau pada 11 Agustus 2025.

“Masyarakat sudah mendiami wilayah itu sejak lama. Karena itu, kami perlu memperjuangkan agar kawasan tersebut bisa dilepaskan. Berbagai usulan sudah kita dorong ke pemerintah pusat,” ujar Wempi.

Baca Lainnya :

• APBD-P Bulungan 2025 Naik Jadi Rp 2,5 Triliun0
• Pemkab Bulungan Pasang 300 Sambungan Air Bersih Gratis di Pulau Bunyu0
• Bupati Syarwani: Bulungan Tidak Terima Transmigrasi Baru dari Luar Daerah Sejak 20190
• Diskominfo Malinau Perluas Akses Internet Satelit ke 11 Kecamatan dan 78 Desa pada 20250
• Pemkab Bulungan Segera Bahas APBD-P 2025, Target Rampung Sebelum Akhir Agustus0

Menurutnya, permasalahan serupa tak hanya terjadi di Malinau Utara, melainkan juga hampir di seluruh kecamatan, termasuk wilayah perbatasan seperti Apau Kayan. Meski beberapa usulan sudah diakomodasi, realisasinya masih dalam skala terbatas.

Berdasarkan data, luas Areal Penggunaan Lain (APL) di Malinau telah bertambah dari sekitar 7–8 persen menjadi 9,54 persen dari total wilayah kabupaten. “Usulan konversi hutan ini memerlukan proses yang berkelanjutan. Kami berharap area yang sudah menjadi permukiman bisa segera dilepaskan secara resmi,” tambahnya.

Wempi juga mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah diteruskan melalui Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, untuk dibawa ke tingkat pembahasan yang lebih tinggi. Pemkab Malinau optimistis langkah ini akan membawa kejelasan bagi masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah tersebut.