MALINAU – Dunia pendidikan di Kabupaten Malinau masih dihadapkan pada tantangan besar, meski data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Tahun 2024 menunjukkan adanya tren pertumbuhan dari segi jumlah sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik. Di balik angka-angka yang membaik tersebut, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang belum terselesaikan, khususnya dalam hal akses digital dan kesejahteraan guru.

Salah satu sorotan utama dalam laporan NPD Malinau adalah keterbatasan infrastruktur digital yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Meskipun era digitalisasi telah mendorong integrasi teknologi dalam pendidikan, kenyataannya banyak satuan pendidikan di Malinau yang masih belum memiliki akses internet memadai.

Di jenjang PAUD, hanya 23,7 persen lembaga yang telah terkoneksi jaringan internet. Kondisi ini sedikit lebih baik di jenjang SD (32,1 persen) dan SMP (45 persen). SMA mencatat angka 68,4 persen, sedangkan SMK mencatat 75 persen sekolah sudah terkoneksi. Sementara itu, seluruh SLB (Sekolah Luar Biasa) telah memiliki akses internet.

Baca Lainnya :

• Kemiskinan di Kaltara Naik, 1.460 Jiwa Tambahan Tercatat Maret 20250
• Kesepakatan Batas Indonesia–Malaysia Diresmikan, Perbatasan Siap Dibangun0
• PKBM Tarakan Luluskan Ratusan Peserta, Disdik Tekankan Peningkatan Kualitas0
• Pemkot Tarakan Gandeng Unhas Kembangkan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis0
• Reses DPRD Kota Tarakan: Warga Sampaikan Aspirasi Mulai dari Infrastruktur hingga Sosial Keagamaan0

Rendahnya konektivitas ini dinilai sebagai hambatan utama dalam percepatan transformasi digital pendidikan di daerah. Padahal, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kurikulum dan pengajaran modern.

Persoalan kualitas tenaga pengajar juga menjadi sorotan. Sertifikasi guru sebagai indikator profesionalisme masih menunjukkan angka rendah, khususnya di jenjang pendidikan menengah. Hanya 29,5 persen guru SMA dan 27,6 persen guru SMK yang telah tersertifikasi. Meski begitu, SLB menunjukkan capaian yang lebih baik dengan angka 31,3 persen.

Minimnya angka ini menandakan perlunya pelatihan berkelanjutan dan program peningkatan kompetensi guru, terutama di jenjang atas yang memiliki tantangan pembelajaran lebih kompleks.

Tantangan berikutnya adalah ketimpangan status kepegawaian guru di Malinau. Meski pemerintah telah beberapa kali membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun porsi guru berstatus ASN masih belum merata.

PAUD menjadi jenjang yang paling terdampak, dengan hanya 3,2 persen tenaga pendidik yang berstatus ASN. Sisanya merupakan guru honorer atau kontrak. Di tingkat SD, proporsi guru ASN mencapai 48,4 persen, sedangkan di SMP mencapai 45,6 persen.

Kondisi ini menunjukkan ketimpangan kesejahteraan guru antar jenjang pendidikan. Ketiadaan insentif tambahan pasca penyesuaian anggaran juga memperparah situasi, terutama bagi guru non-ASN di tingkat bawah.

Persoalan-persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi DPRD Kabupaten Malinau dalam agenda tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024. Wakil Ketua I DPRD Malinau, Bilung Ajang, menegaskan pentingnya pemerataan pelayanan dasar, termasuk pendidikan.

“Perlu ada percepatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, baik fisik maupun digital. Akses internet dan kesejahteraan guru menjadi aspek penting yang harus segera dibenahi,” ujarnya.

DPRD merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Malinau tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperluas program yang menyentuh kesejahteraan guru, pelatihan, serta fasilitasi infrastruktur digital di sekolah-sekolah terpencil.

Pendidikan adalah pondasi utama pembangunan manusia di daerah perbatasan seperti Malinau. Oleh karena itu, memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dengan dukungan guru profesional dan sarana memadai harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.