TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian berbasis rakyat melalui pengembangan kelembagaan koperasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum, dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Peluncuran Koperasi Merah Putih (KMP) yang digelar secara daring pada Selasa, 15 Juli 2025.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa koperasi merupakan salah satu instrumen vital untuk mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan yang menjadi ciri khas geografis Kaltara.

“Koperasi adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan dan pembinaan koperasi agar bisa menjawab tantangan pembangunan daerah,” tegas Gubernur Zainal.

Baca Lainnya :

• Pemprov Kaltara Siapkan Peda ke-3 untuk Perkuat Petani dan Nelayan Lokal0
• BI dan TNI AL Gelar Ekspedisi Rupiah di Wilayah Terluar Kaltara0
• Bulungan Susun Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Depan0
• APINDO Kaltara Soroti Dampak Tarif Impor ke Sektor Perikanan:Harus Segera Cari Pasar Alternatif0
• Pemkab Malinau Luncurkan Subsidi Transportasi Darat ke Tanjung Selor0

Hingga pertengahan tahun ini, data menunjukkan terdapat 1.327 koperasi yang tercatat di Kaltara. Dari jumlah tersebut, 1.107 unit dalam kondisi aktif, sementara sisanya sebanyak 220 koperasi tidak aktif. Berdasarkan data dari Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kabupaten Nunukan menjadi wilayah dengan koperasi terbanyak, yakni 482 unit.

Disusul Kabupaten Bulungan dengan 330 koperasi, Kabupaten Malinau 215, Kota Tarakan 199, dan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 101 koperasi.

Dari sisi legalitas, sebanyak 126 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Koperasi (NIK). Kabupaten Bulungan tercatat paling banyak memiliki koperasi bersertifikat (47 unit), diikuti Tarakan (41), Nunukan (16), Malinau (12), dan Tana Tidung (10).

Menurut Gubernur, peningkatan legalitas koperasi menjadi fokus pemerintah daerah, dengan mendorong penerbitan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kementerian Hukum dan HAM, serta percepatan penerbitan NIK sebagai bentuk penataan kelembagaan koperasi yang lebih akuntabel.

“Kami menginginkan koperasi yang modern, sehat secara keuangan, transparan dalam pengelolaan, dan mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi saat ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam pembinaan koperasi. Saat ini, koperasi yang dibina oleh pemerintah kabupaten/kota berjumlah 1.213 unit, terdiri dari 1.005 aktif dan 208 tidak aktif. Sementara itu, koperasi binaan provinsi berjumlah 46 unit dan binaan nasional 68 unit.

Pemprov Kaltara juga akan memperkuat dukungan melalui pelatihan, pendampingan akses pembiayaan, serta digitalisasi koperasi agar selaras dengan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, hingga pariwisata.

Gubernur optimistis koperasi akan terus berkembang sebagai aktor utama dalam mendorong ekonomi inklusif dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kaltara.